Pewarta Jatim | Cermat * Objektif * Independen

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah menetapkan masa Angkutan Nataru 2019/2020 selama 18 hari, mulai 19 Desember 2019 sampai dengan 5 Januari 2020.

Untuk memastikan kesiapan menghadapi angkutan Nataru tersebut, Direktur Utama KAI Edi Sukmoro bersama jajaran melakukan pemeriksaan langsung kesiapan Daop 7 Madiun pada Rabu (11/12). 

Edi menjelaskan, pemeriksaan tersebut akan difokuskan pada kesiapan sarana, prasarana, dan SDM.

“Kegiatan inspeksi ini untuk memastikan lagi kesiapan KAI menjelang peak season pada momen Natal dan Tahun Baru, yang sebentar lagi akan dimulai. Pengecekan dilakukan mulai dari kesiapan jalur, stasiun, pelayanan, hingga SDM. Saya meminta kepada seluruh pegawai KAI agar memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, khususnya selama momen Nataru ini,” ujar Edi.

Pada periode itu, KAI memprediksi akan ada kenaikan volume penumpang kereta api menjadi 5,9 juta penumpang. Atau naik 4 persen dibanding tahun 2018, yang hanya 5,6 juta penumpang.

Untuk mengakomodir lonjakan penumpang tersebut, KAI akan menjalankan 374 KA Reguler dan 30 KA Nataru atau total 404 Perjalanan KA. Jumlah ini naik 2 persen dibanding tahun 2018, yang hanya sebanyak 394 KA.

Tak hanya melakukan pemeriksaan langsung di Daop 7 Madiun, Dirut KAI Edi Sukmoro juga meresmikan Patung Bung Karno di Stasiun Blitar.

Patung tersebut akan menjadi icon, mengingat jasa Bung Karno sebagai Presiden Pertama Republik Indonesia. Patung yang terbuat dari Resin dan memiliki skala 1 ; 1,6 ini dikerjakan di studio patung milik Ketut Winata di Bali.

"Patung tersebut diharapkan menjadi daya tarik tersendiri bagi warga masyarakat, untuk berkunjung ke stasiun dan menggunakan kereta api sebagai moda transportasi andalan bagi warga masyarakat Blitar dan sekitarnya,” tutur Edi.

Dalam lawatannya, Edi juga meresmikan perubahan dua nama stasiun, yaitu Stasiun Barat menjadi Stasiun Magetan dan Stasiun Paron menjadi Stasiun Ngawi.

Selain itu, juga meresmikan ruang loket yang baru di tiga stasiun yaitu Stasiun Kediri, Kertosono, dan Jombang. Ruang Rapat Retno Dumilah, yang ada di Kantor Daop 7 Madiun pun turut diresmikan di Blitar.

Dalam perjalanan tersebut, juga dilakukan identifikasi titik-titik rawan yang harus dijaga ekstra. Mengingat Angkutan Nataru ini bertepatan dengan datangnya musim hujan, dan frekuensi perjalanan kereta api semakin banyak.

Ada 351 titik rawan di seluruh Jawa dan Sumatera yang perlu mendapatkan perhatian ekstra. Rinciannya, 99 titik rawan banjir, 157 titik rawan longsor, 85 titik amblesan, dan 10 titik pencurian.

Terkait hal itu, Edi siap menyiagakan 477 petugas pemeriksa jalur ekstra, 908 petugas penjaga pintu perlintasan ekstra, 355 petugas posko daerah rawan ekstra, serta 11.191 personel keamanan yang bekerja sama dengan TNI-Polri.

Di samping itu, KAI juga menyediakan alat dan material yang ditempatkan tersebar di 192 titik. Dengan demikian, dalam keadaan darurat, perbaikan dapat segera dilakukan.

Khusus untuk Daop 7 Madiun, KAI telah menyiapkan 48 Petugas Penilik Jalan (PPJ) ekstra, 20 Penjaga Jalan Lintas (PJL) ekstra, dan 12 petugas Penjaga Daerah Rawan (PDR) ekstra. Total 80 petugas tambahan disiagakan untuk mengamankan perjalanan KA di sepanjang lintas Daop 7 Madiun.

Di samping itu, 374 personel keamanan yang terdiri dari 104 personel Polsuska, 214 personnel security, dan bantuan eksternal dari TNI/Polri sebanyak 66 personel siap memberikan rasa aman untuk para pelanggan kereta api di Daop 7 Madiun.

Untuk mendukung serta meningkatkan keselamatan perjalanan KA, Daop 7 Madiun telah menyiapkan Alat Material Untuk Siaga (AMUS) yang terdiri dari peralatan untuk situasi darurat di sembilan stasiun yaitu Stasiun Jombang, Kertosono, Nganjuk, Caruban, Madiun, Walikukun, Blitar, Tulungagung, dan Kediri.

“Diharapkan, serangkaian pemeriksaan langsung yang dilakukan oleh Dirut KAI bersama jajaran dan persiapan oleh Daop 7 Madiun ini dapat membuat masa angkutan Nataru 2019/2020 zero accident. Terlebih, jalur ganda di Daop 7 yang membentang mulai dari Jombang, Jawa Timur sampai Kedungbanteng, Jawa Tengah sepanjang 131 kilometer telah resmi beroperasi,” tutup Edi. 

JEMBER- Proses penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk tahun 2020 telah dimulai. Di awali dengan masa registrasi akun Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) oleh sekolah maupun siswa, dari 2 Desember 2019 hingga 7 Januari 2020 melalui portal.ltmpt.ac.id. Pembuatan akun LTMPT ini menjadi kewajiban bagi sekolah dan siswa yang akan mendaftarkan diri melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Khusus bagi sekolah, pembuatan akun LTMPT wajib dilakukan, sebab jika sekolah tidak membuat akun LTMPT maka  bisa dipastikan siswanya tidak akan bisa mendaftarkan diri di jalur SNMPTN maupun jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Peringatan ini disampaikan oleh Agung Purwanto, Kepala Humas dan Protokol Universitas Jember di Kampus Tegalboto (3/12). “Kami menghimbau agar semua sekolah membuat akun LTMPT, pasalnya pembuatan akun LTMPT oleh sekolah diperlukan sebagai salah satu syarat bagi siswanya untuk mendaftarkan diri baik melalui jalur SNMPTN maupun SBMPTN. Termasuk bagi siswa lulusan tahun 2018 dan 2019 yang ingin mendaftarkan diri melalui jalur SBMPTN. Tentu sangat disayangkan jika masih ada sekolah yang tidak membuat akun LTMPT, sebab ini artinya menutup kesempatan siswanya melanjutkan studi di PTN baik melalui jalur SNMPTN maupun SBMPTN,” tegas Agung Purwanto.

Menurut Agung Purwanto, pihaknya akan terus menyosialisasikan aturan SNMPTN-SBMPTN 2020, mengingat setiap tahunnya Humas Universitas Jember mendapati ada siswa yang belum tahu tata cara pendaftaran SNMPTN dan SBMPTN. “Setiap tahun ada saja siswa yang telat atau tidak bisa mendaftarkan diri di jalur SNMPTN atau jalur SBMPTN gara-gara minim informasi, termasuk tidak mendapatkan informasi yang cukup dari sekolahnya. Untuk itu mulai minggu ini Humas Universitas Jember akan menyosialisasikan aturan SNMPTN dan SBMPTN 2020 kepada SMA, SMK, MA negeri dan swasta di Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Lumajang yang menjadi wilayah kerja kami. Kegiatan sosialisasi ini bekerjasama dengan Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kantor Kemenag setempat,” jelas Kepala Humas dan Protokol Universitas Jember.

Agung Purwanto lantas menambahkan, pihak sekolah maupun siswa yang membutuhkan informasi SNMPTN dan SBMPTN 2020 juga dapat datang langsung ke Universitas Jember guna berkonsultasi. “Ingat, sekolah dan siswa yang ingin mendaftarkan diri melalui jalur SNMPTN harus membuat akun LTMPT dengan mendaftarkan diri melalui portal.ltmpt.ac.id hingga tanggal 7 Januari 2019. Jika kurang jelas silahkan berkonsultasi dengan kami di Humas Universitas Jember,” imbuhnya lagi.

Universitas Jember sendiri rencananya akan menerima 2.215 mahasiswa baru dari jalur SNMPTN tahun 2020. Jumlah tersebut menjadikan Universitas Jember menjadi PTN nomor lima di Indonesia yang paling banyak menerima mahasiswa baru dari jalur SNMPTN tahun 2020. Pada tahun 2019 lalu terdapat 21.663 orang pendaftar SNMPTN dari 2.553 sekolah di seluruh pelosok nusantara yang memilih Universitas Jember, dari jumlah tersebut hanya 2.056 yang diterima. (iim/ich)

BLITAR,  - Setelah lebih dari lima tahun sebanyak 321 petani yang tergabung di Paguyuban Petani Kelud Makmur/PPKM yang menggarap kebun Kruwuk melalukan pelaporan kepada aparat penegak hukum dipicu adanya pembalakan liar yang terjadi pada  12 Nopember 2019 dan sebagai upaya menuntut keadilan atas hak pengelolaan perkebunan Kruwuk, dimana hak pengelolaan pengusahaan/HGU dari PT. Rotorejo Kruwuk telah habis masa berlakunya akhir Desember 2009 dan semestinya status perkebunan Kruwuk kembali sebagai tanah negara.

Menurut penjelasan Ketua PPKM, Pitoyo saat wawancara dengan awak media menjelaskan bahwa "  kami petani Kelud Makmur sudah menggarap lahan di perkebunan Kruwuk yang merupakan tanah negara sudah kami garap sejak 2013, dan selama ini kami selalu mendapatkan perlakuan yang kami anggap sebagai bentuk kriminalisasi terhadap petani penggarap. Perkebunan Kruwuk telah kembali sebagai tanah negara sejak HGU yang dipegang oleh PT. Rotorejo Kruwuk habis masa berlakunya pada akhir Desember 2009, dan kami punya hak yang sama untuk turut menggarap tanah negara ", jelasnya.

Pitoyo menambahkan pada saat HGU perkebunan yang habis masa belakunya habis, setelah HGU berakhir seingat saya pada tahun 2010 pihak perkebunan membagikan lahan kepada sekelompok warga dimana sebelumnya tidak ada koordinasi atau musyawarah atau sifatnya ( silent. Red )  yang kami anggap tidak adil atau ketimpangannya sangat jauh sekali dan yang nama - nama yang mendapatkan pun gak jelas serta objeknya juga gak jelas serta pada kenyataannya lahan yang didapatkan juga disewakan. Warga merasa pembagiannya tidak adil " , imbuhnya.

Ditempat terpisah saat dimintakan konfirmasinya melalui komunikasi WA tentang pelaporan PPKM, Penasehat Hukum PT. Rotorejo Kruwuk, Ete Wibowo, S.Sos, SH menyatakan bahwa " pelapor tidak punya legal standing atau kedudukan hukum dalam kasus ini. Harusnya yang menegur perkebunan adalah BPN dan Dinas Perkebunan atau Dinas Pertanian, kalau perkebunan ada penyimpangan karena perkebunan PT. Rotorejo Kruwuk sebagai pembina teknisnya kedua dinas tersebut ", urainya.

Saat berita ditayangkan pelaporan dari PPKM masih dalam proses penanganannya oleh pihak aparat penegak hukum. ( hen/ich )